Home / POLITIK

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 05:16 WIB

Dinasti Politik di Kuantan Singingi

Praktik politik yang melibatkan suami, istri, anak, menantu serta kerabat memiliki tendesi “kemunduran” dalam demokrasi.

Selain rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena semua simpul kekuasaan memusat dalam satu keluarga, azas kesetaraan dalam politik sekadar utopia belaka.

Kasus suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra yang akhirnya terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK) beberapa waktu lalu ikut membuka tabir cengkeraman politik dinasti di kabupaten yang berjuluk Negeri Jalur itu.

Saat Andi Putra maju di periode keduanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing melalui Pemilu 2014 bahkan akhirnya didapuk menjadi Ketua DPRD Kuansing, ayah Andi yakni Sukarmis masih menjabat di periode keduanya sebagai Bupati Kuansing.

Duet ayah anak di jalur eksekutif dan legeslatif ini merupakan kali pertama dalam sejarah politik lokal di Riau.

Di pemilu 2019, Sukarmis yang tidak bisa maju lagi sebagai bupati mengalihkan “pengabdiannya” di jalur legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Berkat patron politiknya yang kuat di Golkar, ia mendapat posisi sebagai Ketua Badan Kehormatan.

Di Kuansing, Andi Putra yang sudah menjadi Ketua DPRD selama dua periode akhirnya berlaga di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berpasangan dengan Suhardiman Amby. Pasangan ini didukung Golkar, Demokrat, serta PKS. Nah, yang menarik dari periode ini adalah terciptanya kembali pemusatan kekuasaan di tangan keluarga Sukarmis.

Duet eksekutif-legislatif tidak lagi ayah dan anak, tapi kakak dan adik. Andi Putra sang kakak menjadi Bupati, sementara sang adik, Adam, menjadi Ketua DPRD Kuansing. Adam yang bergelar doktor itu kelahiran April 1992.

Anak Sukarmis yang lain, yang juga kakak dari Andi Putra dan Adam yang bernama Romi Alfisah Putra juga terpilih sebagai anggota DPRD Kuansing hasil Pemilu 2019. Ia menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kuansing (Kumparan.com, 20 Oktober 2021).

Pertanyaannya sederhana, kenapa partai politik membiarkan terjadinya politik dinasti yang tidak sehat di Kuansing? Apakah tidak ada sosok selain keluarga Sukarmis yang harus dimajukan di Kuansing? Masak partai sebesar Golkar tidak menerapkan pola kaderisasi yang selektif dan benar?

Apakah partai tidak memiliki institusi yang ajeg melakukan monitoring aspirasi warga dan kondisi sebenarnya di Kuansing ? Jika benar partai membiarkan langgengnya politik dinasti ini maka partai tak ubahnya bagai sarang penyamun, tempat kader-kader mafia kekuasaan disemai.

 

Artikel ini telah terbit sebelumnya di kompas.com

Sumber : Kompas.com

Share :

Baca Juga

INHIL

Pemuda-Mahasiswa Kateman “Gempur” Caleg Di Gelanggang Dialog

INHIL

Ayo Daftar! DPC PDIP Inhil Buka Penjaringan Calon Legislatif Tahun 2024

NASIONAL

Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Pranowo Dan Erick Thohir Tertinggi

NASIONAL

Politisi PDIP Kritik Keras Big Data Versi Luhut dan Cak Imin soal Pemilu Ditunda

POLITIK

Ganjar Tanggapi Elektabilitas, Pilpres 2024 Mendatang

POLITIK

Terbaru, Ini Survei Elektabilitas Parpol Dari Litbang Kompas

POLITIK

Politik Baru Telah hadir Sebab Indonesia Berada Pada Zaman Bergerak