Arsipinhil.com_Adian Napitupulu Politisi PDIP mengkritik Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal big data yang memuat percakapan dari 110 juta masyarakat di media sosial dengan aspirasi menunda Pemilu Serentak 2024.
Menurut Adian, terasa aneh hasil big data tersebut disampaikan oleh politisi dan pimpinan parpol (bahkan menteri) tanpa dijelaskan secara detail sebagaimana hasil survei dari lembaga-lembaga independen yang kredibel.
“Kenapa hasilnya (big data) berbanding terbalik dengan hasil survei? Apakah karena presentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen, sementara hasil big data dipaparkan oleh ketum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik,” ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).
Adian mengatakan big data versi Luhut dan Cak Imin tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi detail-detailnya seperti jika lembaga survei merilis hasil surveinya. Dia mencontohkan, sumber big data itu tidak jelas, apakah berasal dari Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau platform media sosial lainnya. Selain itu tidak dijabarkan juga metodologi mendapatkan dan mengelola datanya.
“Angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin of error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut apakah lembaga independen, BIN, BRIN, Menkominfo, badan cyber dan lain-lain,” tandas dia.
Menurut Adian, hal-hal tersebut penting dipaparkan ke publik agar data dan analisisnya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kata dia, untuk mencegah klaim sepihak dan semena-mena bahwa seolah-olah semuanya atas kehendak rakyat.
Berdasarkan data, total rakyat pengguna internet di Indonesia ada sekitar 201,8 juta orang dari 273,87 juta penduduk Indonesia atau sekitar 73,7%. Lalu jumlah pengguna YouTube sebanyak 139 juta, Facebook 130 juta, Instagram 99 juta, TikTok 92 juta dan 18 juta pengguna Twitter.
Total sebanyak 478 juta akun sosial media atau hampir dua setengah kali jumlah penduduk pengguna Internet di Indonesia.
Karena itu, Adian berharap Luhut dan Cak Imin bisa menjelaskan ke publik lebih detail soal big data yang dimaksud. Pasalnya, suara rakyat versi big data ala Luhut dan Cak Imin berbeda sekali dengan suara rakyat yang termanifestasi pada parpol dan survei lembaga-lembaga independen.
Kalau suara rakyat diukur dari suara parpol, kata Adian sudah jelas mayoritas partai di parlemen menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sebanyak 388 kursi dan yang mendukung hanya hanya 187 kursi. Sementara jika merujuk pada survei, seperti LSI menunjukkan bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk di dalamnya semua pemilih dari parpol.
“Baiklah kita tunggu sama-sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisa big data tersebut, semoga ada dan objektif,” ungkap Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98 ini.
Lebih lanjut, Adian meminta para menteri dan juga partai koalisi untuk lebih fokus membantu Presiden Jokowi mengatasi persoalan-persoalan masyarakat mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, kelangkaan minyak goreng, harga bahan bakar dan gas elpiji naik, banyak pengangguran, anak putus sekolah, kriminalitas meningkat dan persoalan lainnya.
“Nah, dari situasi-situasi itu bukankah para menteri dan partai koalisi harusnya fokus untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah-masalah tersebut daripada sibuk melemparkan wacana yang tidak terkait dengan tupoksi jabatan dan keinginan partai yang tak melulu soal mengejar jabatan,” Tegas Adian.
Sumber: Beritasatu.com
